Tak Ada Kemauan Kuat Selesaikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Jakarta-Pernyataan Jaksa Agung Prasetyo pada April lalu untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, termasuk Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 dan Kerusahan Mei 1998 adalah repetisi dari pernyataan-pernyataan pemerintah dari rezim ke rezim, ungkap Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi, Selasa, di Jakarta.
Dia mengingatkan, lebih berarti jika tampak kemajuan dari pernyataan tersebut yang sampai saat ini kenyataannya nol besar. "Semua berakar dari kepentingan politik rezim. "Rezim Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dari semula tidak menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu," ucap Hendardi.
Menurut dia, dari pilihan Jaksa Agungnya saja yang merupakan penentu kelanjutan penyelesaian soal ini sudah tampak upaya ingkar untuk sungguh-sungguh berkehendak memutus mata rantai impunitas. "Pada gilirannya setiap tahun hanya menjadi sekadar seremonial belaka dan repetisi janji pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu," tukasnya.

Sumber :  http://www.beritasatu.com/