Hal ini muncul setelah Perdana Menteri PNG Peter O'Neill membuat pernyataannya terkuat tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah timur Indonesia.
Menteri Papua Nugini Asing Rimbink Pato.
Menteri Papua Nugini Asing Rimbink Pato.
Foto: RNZI / Johnny Blades
Mr O'Neill mengatakan sudah tiba saatnya untuk berbicara tentang penindasan Papua Barat.
Meskipun Mr Pato menunjukkan bagian dari pernyataan telah disalahartikan oleh beberapa komentator media lokal yang telah mengabaikan konteks hubungan PNG dengan Indonesia.
Dia mengatakan dia sejak itu berhubungan dengan mitranya dari Indonesia ...
"Siapa saya memiliki kesempatan untuk berbicara dengan di telepon kemarin di Jakarta pada beberapa isu-isu ini atas pernyataan Perdana Menteri. Jadi kita sudah bergerak maju dan meletakkan semua hal, khususnya interpretasi pernyataan itu, di belakang kami."
Sementara itu, Rimbink Pato mengatakan tawaran Papua Barat baru untuk keanggotaan di MSG harus dilakukan dalam konsultasi dengan pemerintah Indonesia.
Ini mengikuti pengajuan minggu terakhir aplikasi keanggotaan MSG oleh Gerakan Serikat Pembebasan Papua Barat.
Namun, juru bicara ULM mengatakan belum berkonsultasi Jakarta pada penyerahan, dan bahwa para pemimpin MSG tidak perlu dukungan Indonesia untuk mencapai keputusan pada aplikasi.
Posting Komentar
Silahkan Tinggalkan Komentarnya sesuai dengan isi berita yang anda lihat dan baca..?