WPNCL, PNWP, dan NRFPB Wilayah Mimika Kembali Gelar Sosialisasi ULMWP

 

Suasana sosialisasi. Foto: Ist

Timika, MAJALAH  SELANGKAH --  Selasa (17/03/2015) lalu, Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dan West Papua Nasional Coalition for Liberation (WPNCL)  Wilayah Mimika resmi mengawali sosialisasi hasil dekrarasi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di kantor Sekertariat KNPB-PRD Wilayah Bomberay.

Sosialisasi pada Selasa (17/03/2015) lalu itu adalah hanya pembukaan dan sosialisasi akan dilakukan selama tiga bulan ke depan kepada semua pihak.  (baca: Rakyat Papua di Mimika Awali Sosialisasi Deklarasi Saralana Vanuatu).

Menindalanjuti kesepakatan itu, Sabtu (21/03/2015) kemarin, WPNCL, PNWP, dan NRFPB  menggelar sosialisasi UMLWP lanjutan di  Gedung Gereja Kemah Injil Kingmi  Klasis Timika Jemaat Batera. Sosialisasi bertema "Rakyat Papua Barat Mencari Identitas di Malanesia, untuk Kembali ke Rumahnya".

Keterangan yang diterima sumber majalahselangkah.com, siang tadi, Minggu (22/3/15), sosialisasi dihadiri oleh sejumlah pihak, antara lain wakil dari  Organisasi Pergerakan WPNCL, NRFPB, PNWP, tokoh agama, tokoh adat, tokoh Pperempuan, pemuda, LSM.

Bahkan, kata sumber itu, pihak TNI dan Polri juga ikut hadir dengan datangnya sejumlah intel di tempat kegiatan. Sosialisasi dibuka dengan ibadah oleh Pendeta Daniel Bagaudan dilanjutkan acara sosialisasi.

Materi sosialisasi disampaikan oleh Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika, Steven Itlay mewakili PNWP dan Pendeta Isak Ondowame mewakili NRFPB.

Apa yang Disosialisasikan?

Dijelaskan sumber yang tidak ingin namanya disebutkan itu mengatakan,  ada empat hal pokok hal yang disampaikan pada acara sosialisasi tersebut.

Pertama, kata dia, dasar pemikiran pembentukan ULMWP. "De facto, rakyat Melanesia di wilayah Papua Barat selama bertahun-tahun mengejar untuk mengangkat isu dan  menjadi anggota Melanesia Spearhead group (MSG). Maka lahirnya ULMWP ini merupakan Asosiasi atau wadah dari semua organisasi  utama yaitu WPNCL,  NRFPB, dan PNWP," jelas sumber itu sebagaimana disampaikan Steven Itlay dan Pendeta Isak Ondowame.

Dijelaskan, ULMWP dilahirkan untuk  tujuan khusus yang memungkinkan  Papua Barat untuk mengajukan permohonan kembali untuk keanggotaan MSG, dan untuk mendapatkan kembali  hak penentuan nasip sendiri bagi rakyat Melanesia Papua Barat untuk kemerdekaannya secara demokratis. (baca: Ini Naskah Deklarasi Persatuan West Papua di Vanuatu)

Kedua kata dia, dijelaskan tentang profil ULMWP, antara lain tentang nama organisasi, waktu pembentukan, tujuan pembentukan, sifat ULMWP, karakter ULMWP, dan kedudukan ULMWP.

Agenda dan program kerja adalah materi ketiga yang disampaikan pada sosialisasi itu. "Agenda focus yang disampaikan saat sosialisasi adalah hak menentukan nasib sendiri, mendorong isu penggaran HAM, dan negosiasi tingkat tinggi. Kemudian agenda mendesak ULMWP di luar negeri adalah mengajukan aplikasi West Papua oleh ULMWP secara bersama-sama di MSG (baca: Bangsa Papua melalui ULMWP Resmi Ajukan Aplikasi Keanggotaan Penuh ke MSG), diplomasi dan lobby di negara-negara anggota MSG di kawasan Melanesia, sebelum KTT MSG di Fiji, dan persiapan ULMWP untuk menghadiri KTT MSG pada bulan juni 2015 mendatang," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, program mendesak dalam negeri adalah sosialisasi ULMWP kepada semua pihak di Papua Barat termasuk pihak penajah NKRI yang berkedudukan di Papua dan Pusat Jakarta untuk diketahui. Selain itu, mengatur manajemen dan sistem gerakan politik Papua Barat secara baik di Internasional dan nasional.

Dijelaskan, tugas dan tanggung jawab rakyat Papua adalah hal keempat yang disampaikan pada sosialisasi tersebut.

Tugas dan tanggungjawab rakyat Papua Barat, antara lain mendorong persatuan rakyat Papua Barat secara utuh dan parmanen menuju pembebasan nasional; pembenahan sistem dan gerakan politik bangsa secara baik di luar dan dalam negeri; dan mekakukan perlawanan dan memberikan kesadaran kepada orang asli Papua yang mendorong program nasional Indonesia yang sifatnya korbankan rakyat Papua Barat seperti pemekaran  dan  pemekaran Markas TNI/Polri di seluruh Papua Barat;

Serta, kata dia,  rakyat Melanesia di Papua Barat terlepas dari berbagai kepentingan, wajib memberikan dukungan moril dan material kepada diplomat Organisasi Papua Merdeka OPM/ULMWP yang di luar negeri maupun dalam negeri untuk mendorong perjuangan bangsa Papua menuju pembebasan Nasional. (GE/MS) 

Sumber :  http://majalahselangkah.com/